Jumat, 30 Maret 2012

Demo Kenaikan BBM Anggota Dewan

Demo mahasiswa dan masyarakat tentang kenaikan BBM terjadi dimana mana. Semua tidak setuju apabila BBM naik. Mengapa demikian? Banyak alasan mengapa mereka tidak setuju, dan semua alasan masuk akal. Yang tidak masuk akal adalah aksi demo kenaikan BBM ini dipolitisir, beberapa gelintir partai seolah olah ikut berdemo dengan alasan membela kepentingan rakyat. Mereka mengatakan dimuka umum dan di dalam sidang yang diliput media, seolah olah sedang membela kepentingan rakyat. Mereka kan memang wakil rakyat, tidak usah pakai seolah olah, tidak usah berteriak teriak, cukup ungkapkan argumentasinya dengan logika dan nalar yang sehat. Kalau logika atau argumen yang mereka bisa ungkapkan hanya kata Ya atau Tidak, otomatis hanya perlu diambil suara saja. Ini artinya apa anggota Dewan memang tidak bisa mengungkapkan pendapat secara keilmuan baik teknologi maupun ekonomi, sehingga untuk menjelaskan mengapa BBM harus naik atau tidak harus naik hanya dengan mengumpulkan suara saja, tidak pakai ilmu. Kalau para anggota DPR-nya seperti ini otomatis dalam sidang paripurna akan banyak kericuhan, yang intinya hanya ingin memaksakan kehendak saja. Baik yang setuju maupun yang tidak setuju, semuanya bobrok.

Nah mari kita berpikir dengan nalar sehat, mengapa BBM harus naik dan mengapa rakyat harus menanggung kenaikan BBM. Berapa produksi minyak Indonesia dan Berapa kebutuhan minyak Indonesia. Angka angka itu aku tidak tahu tapi para pembaca sendiri yang harus mencari. Dari produksi yang dihasilkan Indonesia tersebut ada banyak kontraktor minyak asing yang juga menyedot minyak Indonesia, seperti PT Chevron Pacific Indonesia, PT Pertamina EP, PT Total Indonesie E&P, dan PT Conoco Phillips Blok B (Natuna). Apa mereka semua menjual minyak produksinya ke Indonesia? Berapa harga jual mereka, kenapa mahal dan lain sebagainya. Ini harus dikontrol, dan tahu sendiri keadaan yang paling buruk adalah sistem kontrol.

Managemen produksi yang ada di Negara Arab Saudi, mereka memang menggunakan kontraktor asing untuk mengeksplor minyak dari bumi Arab, tetapi yang menjual adalah pemerintah Arab. Para kontraktor ini hanya dibayar upahnya saja, tapi tidak mengelola penjualan minyak. Nah apakah management seperti itu juga diterapkan di Indonesia. Aku tak tahu! Aku bukan anggota DPR!

Translator: